10 Paket Tender Rp. 11,2 milyar Mandeg, LKPP, Kejari dan APIP Diminta Ambil Alih Kerja UKPBJ Kota Sungai Penuh 

SUNGAIPENUH, JAMBI - Sebanyak 10 paket proyek Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dengan total anggaran Rp. 11, 2  milyar disorot. Pasalnya, waktu pelaksanaan tender sudah habis hingga kini belum ada kejelasan pemenangnya. 

Adapun paket proyek tersebut antara lain : 

Baca juga: Diduga Cacat Formil, Amunisi Desak Menteri Cabut SK Pengesahan Akta Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Palembang

1. Tembok Penahan Sungai Bungkal HPS Rp. 1, 5 milyar

2. Tembok Penahan Batang Merao Rp. 800 juta

Baca juga: Kapuspen TNI: Video di Medsos Dukungan TNI Untuk Anies Adalah Hoax

3. Rehabilitasi kantor Walikota Rp. 400 juta

4. Pembangunan Kota Sungai Penuh Sign Rp. 927 juta

Baca juga: Polemik Bimtek Kades di Bandung, Kejari Tidak Akan Hadir, Bibuka Bupati Bogor ?

5. Pembangunan kantor Camat Sungai Penuh Rp. 1, 5 milyar

6. Rehabilitasi drainase H. Bakri Rp. 1, 2 milyar

Baca juga: Pembukaan Operasi Patroli Laut Terpadu 2024, Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 10, 2 Miliar

7. Rehabilitasi drainase A Yani Rp. 600 juta

8. Rehabilitasi drainase Jalan Muradi Koto Keras Rp. 1, 6 milyar

Baca juga: Pasca Kades Baru Dilantik, Nasib Perangkat Desa di Kota Sungai Penuh di Ujung Tanduk

9. Rehabilitasi drainase Martadinata Rp. 1, 3 milyar 

10. Rehabilitasi Gedung DPRD Kota Sungai Penuh Rp. 900 juta.

"Sekarang sudah masuk pertengahan bulan September. Kapan lagi waktu untuk bekerja, " ujar sumber yang namanya tak ingin dipublis.

Belum juga ditentukan pemenang tender proyek tersebut, menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. 

"Ada apa, kenapa belum juga diumumkan pemenangnya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa karena calon pemenang yang diplot penawarannya jelek dan tidak memenuhi persyaratan, " ujarnya.

Baca juga: Warga Sungai Penuh Hilang di Sungai Penetai

Supaya publik percaya dan masyarakat tidak dirugikan, dia mendesak pekerjaan yang berlangsung di UKPBJ diambil alih oleh penegak hukum, APIP dan LKPP.

"Supaya pelaksanaannya transparan dan dipercaya. Kita minta Kejari Sungai Penuh, APIP dan LKPP pusat untuk mengambil alih, " pungkasnya.